Arsip Kategori ‘Artikel’

29 Jan Komentar Dimatikan

Faktur Pajak Elektronik Tahun 2015

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang a. bahwa ketentuan mengenai Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur [...]

10 Sep Komentar Dimatikan

Tatacara penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha tidak melebihi 4,8 Milyar dalam 1 Tahun

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107/PMK.011/2013 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan [...]

1 Jul Komentar Dimatikan

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 PAJAK PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO USAHA TERTENTU

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan [...]

27 Des Komentar Dimatikan

Tatacara Penomoran Faktur Pajak Mulai April 2013

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang [...]

17 Feb Komentar Dimatikan

PER – 05/PJ/2012 TENTANG REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 05/PJ/2012 TENTANG REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang :   bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, penertiban administrasi, pengawasan, dan untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak [...]

30 Sep Komentar Dimatikan

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR SENSUS PAJAK NASIONAL

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR ISIAN SENSUS (FIS) SENSUS PAJAK NASIONAL 2011 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN SENSUS ORANG PRIBADI (FIS-DJP.01)   I. PETUNJUK UMUM   1. Formulir Isian Sensus Orang Pribadi (FIS-DJP.01) adalah formulir yang digunakan untuk melakukan Sensus Pajak Nasional untuk mendata Subjek Pajak Sensus yang berupa orang pribadi. 2. Warna dari Formulir Isian Sensus Orang [...]

30 Sep Komentar Dimatikan
0001
20 Sep Komentar Dimatikan

Penetapan Bandar Udara yang memberikan pelayanan Permintaan Kembali PPN atas barang bawaan Orang Pribadi yang memegang Paspor Luar Negeri

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 287 KMK.03/2011 yang mengatur tentang Bandar Udara yang dapat memberikan pelayanan permintaan kembali PPN atas Orang Pribadi yang memegang paspor Luar Negeri, Permintaan Kembali PPN Orang Pribadi tersebut berlaku pada 2 Bandar Udara di Indonesia yaitu  : 1. Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya 2. Bandar Udara Polonia Medan [...]

7 Sep Komentar Dimatikan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.11/2011

Tentang pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan Badan.   untuk selengkapnya dapat di temukan disini

31 Agu Komentar Dimatikan

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum [...]

Page